Soppeng - Suarasulawesi. Dunia konstruksi di Kabupaten Soppeng kembali diguncang. Proyek Peningkatan Jalan Ruas Medde–Padali Lama (Lanjutan) yang seharusnya dikerjakan sesuai dokumen dan papan proyek resmi, justru diduga kuat dialihkan secara diam-diam ke lokasi berbeda: jalan poros Barru–Panincon, batas Padali Lama.
Papan proyek dengan jelas mencantumkan lokasi Kecamatan Marioriawa, nomor kontrak 03/KONTRAK-KATALOG/PNK-RJ/PUPR-BM/VIII/2025, nilai anggaran Rp 730 juta lebih, sumber dana APBD 2025, dan status lanjutan, bukan proyek baru. Namun temuan wartawan berkata sebaliknya: proyek itu dikerjakan di titik yang tidak sesuai dokumen.
Temuan ini sontak memantik reaksi keras dari Ketua LSM LPKN Soppeng, Alfred Surya Putra Panduu, yang langsung mengecam keras dugaan permainan di balik proyek tersebut.
“Ini mencurigakan! Tertulis lanjutan, tapi dikerjakan di lokasi lain. Kalau ini benar, berarti ada potensi manipulasi. Uang negara itu bukan mainan!” tegas Alfred, suaranya meninggi.
Alfred menilai perubahan lokasi tanpa prosedur resmi adalah bentuk pelanggaran serius, bahkan bisa masuk kategori penyimpangan anggaran. Ia meminta aparat penegak hukum turun tangan tanpa menunggu laporan resmi.
“APH harus bergerak! Jangan tunggu laporan masuk. Buktinya sudah ada di lapangan. Panggil kontraktornya, panggil PPK, panggil pengawas. Biar terang siapa yang bermain!” ujarnya.
Tak hanya itu, Alfred juga menyoroti peran CV Tri Nur Hasga selaku konsultan pengawas dan PT Intan Indah Pelangi sebagai kontraktor. Keduanya disebut wajib memberikan penjelasan, mengingat posisi mereka yang tercantum jelas di papan proyek.
Menurutnya, dugaan pengalihan lokasi bukan kesalahan teknis biasa, tapi persoalan besar yang menyangkut kredibilitas pemerintah dan keamanan penggunaan anggaran rakyat.
“Kalau hari ini lokasi disulap, besok jangan heran kalau anggarannya ikut disulap. Kami di LPKN tidak akan tinggal diam. Ini harus dibuka sampai akar-akarnya!” tegas Alfred.
Di tengah kisruh ini, publik juga dibuat heran dengan sikap Kepala Dinas PUPR Soppeng, Andi Haerudin, S.Stp., M.Si, yang memilih bungkam saat dihubungi melalui telepon. Diamnya Kadis justru menimbulkan tanda tanya besar—ada apa sebenarnya di balik proyek ini?
LSM LPKN Soppeng kini mendesak aparat penegak hukum bergerak cepat menelusuri dugaan pengalihan lokasi tersebut. Masyarakat menunggu jawaban yang jelas: ada kesalahan administratif atau memang ada permainan di balik layar?
Yang jelas, kasus ini sudah mengguncang kepercayaan publik dan menjadi perhatian serius. LPKN berkomitmen mengawal persoalan ini hingga semua fakta muncul ke permukaan.
